Jakarta

Jakarta

ITW Desak Pemerintah Moratorium Penjualan Kendaraan

Litefmjakarta.com, Jakarta - Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor khususnya di Jakarta satu-satunya solusi efektif untuk mengatasi kemacetan hebat yang setiap hari terjadi. Selain menimbulkan kerugian masyarakat secara ekonomis,kemacetan juga mengganggu aktivitas dan mematikan kreatifitas masyarakat. 

Ironisnya, sejumlah kementerian di bawah Menko Perekonomian menolak  melakukan moratorium penjualan kendaraan bermotor, dengan alasan mengganggu sumber pendapatan Negara dari sektor industry otomotiv.  Sementara, berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemacetan di Jakarta menimbulkan kerugian masyarakat akibat pemborosan penggunaan bahan bakar mencapai sebesar Rp 65 triliun per tahun.

 “Sebaiknya pemerintah pusat harus menekan kerugian masyarakat akibat kemacetan dengan melakukan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor khususnya di Jakarta. Sebab pemicu utama kemacetan karena ruas dan panjang jalan tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang tiap hari terus bertambah,” kata Ketua Presidium ITW,Edison Siahaan, Minggu (19/2).

Edison menjelaskan, hasil dari penelusuran ITW terungkap, sesungguhnya ada kementerian yang setuju moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di Jakarta. Tetapi sejumlah kementerian perekonomian menolak dengan alasan mengganggu pendapatan Negara. Padahal,kerugian masyarakat akibat kemacetan jauh lebih besar dari pendapatan Negara dari sektor industry otomotif.

Menurut Edison, penolakan moratorium oleh sejumlah kementerian perekonomian adalah bukti nyata ketidak pedulian pemerintah terhadap penderitaan masyarakat akibat kemacetan. Sekaligus isyarat bahwa pemerintah belum benar-benar memahami peran dan fungsi lalu lintas dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

ITW berharap, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya berorientasi pada terwujudnya Kamseltibcar lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan. Agar kemacetan tidak membuat urat nadi tersumbat, aliran darah tidak lancar sehingga memicu terjadinya stroke.(**)

 

Anis-Sandi Unggul di Pemungutan Ulang TPS 01, Utan Panjang

 

Litefmjakarta.com, Jakarta – Pasangan Anies-Sandi menang dalam pemungutan suara ulang (PSU) digelar di TPS 01, Utan Panjang, Kemayoran Minggu, (19/02).

Di pemungutan awal tercatat Ahok- Djarot unggul dengan perolehan angka 198 suara, disusul Anies-Sandi 177 suara, dan ditutup Agus-Silvy 62 suara, dari jumlah pemilih 442 dan surat suara tidak sah 5.

Namun saat PSU, pasangan Anies-Sandi mengambil posisi pertama menggantikan Ahok-Djarot. Anies-Sandi memperoleh 134 suara, Ahok-Djarot 103 suara, dan Agus-Sylvi 15 suara, dengan jumlah pemilih 257 dan suara tidak sah 5.

Ketua KPUD DKI Sumarno menjelaskan, bahwa hasil dari PSU adalah realitas yang harus diterima. Posisi yang bergeser dalam pemungutan ulang adalah hasil pilihan warga.

"Ya kan PSU bukan kehendak kami. Kemarin Banwaslu menemukan pelanggaran, kita sekarang melaksanakan PSU. Semuanya sudah diundang. Ini realitas yg harus diterima," paparnya setelah selesai penghitungan suara, Minggu, (19/02).

Hasil suara dari PSU, selanjutnya akan dikirim ke kecamatan. Sumarno mengatakan PSU sudah dilakukan dengan demokratis.

"Ya tadi bisa dilihat tidak ada pelanggaran," tegasnya. (medeka.com)

Dukung UKM, Panasonic Bagikan 500 Rice Cooker untuk Warteg Se-Jabodetabek

Litefmjakarta.com, Jakarta – Panasonic kembali menunjukan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup melalui program SEMARAK (Se-Indonesia Mari Menanak) dengan memberikan Rice Cooker (Penanak Nasi) untuk Warteg (Warung Tegal) yang menyediakan nasi dan lauk pauk didaerah Jabodetabek.

Associate Director PT Panasonic Gobel Indonesia, Ahmad Razaki mengatakan, dalam progam ini, Panasonic akan memberikan rice cooker untuk 500 warteg guna meningkatkan kualitas makanan yang disajikan. Selain mendonasikan 500 rice cooker, Panasonic juga menjalankan marketing sosial campaign yang berjalan sejak 1 Januari – 28 Februari 2017 dengan setiap pembelian 1 unit rice cooker stainless series, pelanggan akan secara langsung menyumbangkan 1 kg beras kepada yang membutuhkan.

“Program ini merupakan komitmen Panasonic untuk menciptakan kehidupan yang sejalan dengan visi kami A Better Life, A Better World, kami terus berinovasi dan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat baik dari teknologi. Melalui program Semarak ini kami bertujuan meningkatkan usaha kecil dan menengah di Indonesia khususnya Warteg agar mereka dapat meningkatkan kualitas dari kebutuhan hidangan yang disajikan,” ujarnya saat meluncurkan program SEMARAK ini di Cawang, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Sementara, Rika Novita, Manager Small Home Appliances PT Panasonic Gobel Indonesia menambahkan, selain untuk meningkatkan kualitas hidup, pihaknya yakin program ini akan meningkatkan jumlah pelanggan dan akan memberikan nilai tambah pada pendapatan pemilik Warteg.

“Pada program Semarak ini kami juga berkerjasama dengan Kharisma Bahari dan Lions Club Jakarta Monas Kalingga untuk membantu dalam pendistribusian unit yang kami berikan. Selain itu, Panasonic juga didukung oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk mempromosikan kegiatan ini.” Jelasnya.

Warteg menjadi sasaran utama oleh semua kalangan masyarakat dikarenakan varian makanan dan harga yang ditawarkan sangatlah bervariatif. Usaha ini juga membantu menggerakan perekonomian Indonesia.

 “Kegiatan CSR ini adalah kontribusi nyata kami untuk terus memberikan dan meningkatkan kualitas hidup dengan terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pangan. Selain itu juga sumbangsih kami melalui program Semarak ini ditujukan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan usaha kecil.” tambah Viya Arsawireja, Corporate Communication Manager PT Panasonic Gobel Indonesia. (rah)

Underpass di Jl RA Kartini Dibangun Tahun Depan

Litefmjakarta.com, Jakarta – Guna memperlancar arus lalu lintas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun underpass di Jalan RA Kartini, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, awal tahun depan.

"Underpass itu nantinya akan mempercepat lalu lintas dari utara ke selatan, dan mendukung Transjakarta Koridor VIII," kata Kepala Seksi Pembangunan Simpang Tidak Sebidang, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hananto Krisna, Selasa (6/12).

Menurutnya, underpass tersebut dibangun dengan tujuan untuk mengurangi persimpangan sebidang antara Jalan Metro Pondok Indah dan Jalan TB Simatupang. Pembangunan underpass tersebut ditargetkan rampung dikerjakan dan mulai beroperasi Desember 2017 mendatang.

Dijelaskan, underpass tersebut rencananya dibangun dua lajur sepanjang 400 meter dengan lebar 10 meter. Kontrak kerja proyek seniai Rp 90 miliar ini telah ditandatangani sejak November 2016 dan siap dibangun mulai Januari 2017 nanti.

Atasi Kemacetan Gubernur Terpilih Wajib Lakukan Moratorium Terbatas Penjualan Kendaraan

Litefmjakarta.com, Jakarta - Indonesia Traffic Watch (ITW) memberikan apresiasi kepada pasangan calon Gubernur DKI yang akan melakukan moratorium terbatas, penjualan kendaraan di wilayah Ibukota Jakarta. Sebaliknya pasangan calon yang tidak mempersoalkan jumlah kendaraan yang dimiliki warga asal membayar pajak, adalah pasangan calon Gubernur yang minus kepedulian terhadap permasalahan lalu lintas khususnya kemacetan.

“Moratorium terbatas menjadi kebijakan efektif, sekaligus bentuk nyata kepedulian dan pemahaman Gubernur DKI untuk mengurai kemacetan,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Minggu (26/11).

Menurutnya, permasalahan lalu lintas khususnya kemacetan di Jakarta yang sudah dalam katagori “gawat darurat” harus diatasi dari sumber atau hulu pemicu kemacetan. Gubernur harus berani membuat kebijakan yang revolusioner seperti moratorium berjangka terhadap penjualan kendaraan.

Edison mengingatkan, kemacetan tidak bisa diatasi hanya dengan anggaran yang besar atau dari hasil pajak kendaraan yang diterima. Tetapi harus disertai dengan upaya pengurangan kepemilikan jumlah kendaraan dan pengadaan serta perbaikan kualitas pelayanan angkutan umum massal. Kemudian secara bersamaan melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat disertai penegakan hukum yang baik.

Edison menjelaskan, APBD DKI hampir 50 persen berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Tetapi Pemprov DKI belum melakukan metoda penanganan masalah lalu lintas seperti negara-negara maju. Yaitu kombinasi dari engineering,education dan enforcement atau keterpaduan aspek teknologi dan inovasi kendaraan dan management lalu lintas serta pendidikan kesadaran tertib lalu lintas dan penegakan hokum yang tegas.     ITW menilai, justru belum terwujudnya  keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas  di Jakarta, dipicu kebijakan Pemprov DKI yang hanya fokus pada upaya yang sifatnya proyek,seperti pembangunan jalan tol dalam kota.

Seharusnya Pemprov DKI melakukan pembatasan populasi atau pertumbuhan jumlah kendaraan hingga ideal dengan daya tampung ruas jalan yang ada, bukan hanya pada pembatasan gerak kendaraan. Tentu upaya itu bersamaan dengan pengadaan dan perbaikan kualitas pelayanan angkutan umum massal yang terintegrasi ke seluruh penjuru serta terjangkau secara ekonomi. Diikuti dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat serta penegakan hukum yang maksimal.

“Pemerintah harus paham, sebagian besar masyarakat memiliki kendaraan dengan beragam alasan. Tidak semua yang membeli kendaraan hanya untuk memenuhi kebutuhan,tetapi ada juga unsur terpaksa. Sebaliknya   sebagian masyarakat ada yang menjadikan kendaraan sebagai lambang kesuksesan dan status sosial,” kata Edison Siahaan.

Menurutnya, belum tersedianya angkutan umum yang memadai dan kebijakan Pemprov DKI yang justru  menimbulkan kemacetan menambah permasalahan lalu lintas kian runyam. Sehingga kemacetan saat ini sudah mematikan kreatifitas dan aktifitas serta membuat psikologis warga Jakarta terguncang. Kemudian masyarakat mencari solusi dengan berupaya  membeli mobil atau motor karena tidak ada pilihan.

Edison menjelaskan, mewujudkan Kamseltibcar dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya. ITW berharap, pasangan calon yang terpilih menjadi Gubernur DKI hendaknya membuat kebijakan soal lalu lintas berdasarkan kebutuhan,bukan berorientasi proyek yang beraroma bisnis. Lalu lintas dan angkutan jalan yang menjamin Kamseltibcar merupakan kewajiban Negara bukan menjadi ajang untuk menarik restribusi dari masyarakat. (Rah)

Kerjasama Bank DKI dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

 Litefmjakata.com, - Jakarta, Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi (kiri) dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang  menandatangani  kesepakatan bersama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Jakarta, Rabu (02/11/2016).

Kerjasama ini menyangkut masalah pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum dan konsultasi hukum serta peningkatan kompetensi teknis dalam bentuk pelatihan, workshop dan sosialisasi.

 

 

 

Djarot Janjikan Beasiswa Hingga Perngguruan Tinggi

Litefmjakarta.com, Jakarta - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat janjikan beasiswa hingga perguruan tinggi negeri bagi anak-anak yang tidak mampu, tapi berprestasi. Menurut Djarot, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU) yang akan diberikan kepada anak-anak asal DKI yang berprestasi.

"Mereka tiap tahun dapat Rp 18 juta. Itu semua perguruan tinggi di Indonesia, tapi basisnya adalah prestasi. Kalau prestasinya bagus kita lanjutkan terus sampai sarjana. Kalau masih bagus sampai pasca sarjana," ujar Djarot saat blusukan ke wilayah Merdeka Sari, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu, (29/10/201).

Djarot yang merupakan calon petahana ini, menjelaskan, bahwa program tersebut, merupakan komiten Pemprov DKI untuk membangun masyarakat Jakarta benar-benar cerdas.

sementara saat blusukan itu, Djarot masih mendengar adanya anak-anak yang belum mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Djarot meminta kepada Ketua RT/RW dan Lurah setempat meminta agar mendatanya.

"Saya tadi dapat laporan, di sini ada beberapa yang belum dapat KJP. Saya minta teman-teman untuk mengurus mereka agar dapat KJP," ucap Djarot.

 

50 Tahun Universitas Pancasila, Lebih Unggul dan Terkemuka

Litefmjakarta.com, Jakarta – Universitas Pancasila (UP) tepat berusia 50 tahun hari ini, yang bertepatan dengan hari sumpah pemuda. Rektor UP Dr. Wahono Sumaryono, Apt, berharap di usia yang cukup matang ini UP menjadi lebih unggul dan terkemuka dalam bidang akademis dan nonakademis.

“Dalam 10 tahun lalu, tingkat prestasi kumulatif rata-rata kelulusan UP baru 2,7%, namun sekarang mulai tahun 2015 oleh kantor jaminan mutu saya dilapori bahwa tingkat prestasi rata-rata 3,13% dan ini lebih besar dari target yang sebelumnya hanya 3,05%.” Kata Dr. Wahono Sumaryono di upacara Sumpah Pemuda, Jumat (28/10/2016) di Kampus Universitas Pancasila Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Acara ulangtahun ke yang 50 Universitas pancasila ini juga di tandai dengan pelepasan 50 burung dara. Kegiatan itu menjadi simbol cita-cita bersama yang berharap UP menjadi lebih tinggi dalam prestasinya.

Universitas Pancasila di tahun 2010-2014 dikategorikan sebagai teaching university, dimana proses pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian, 2014-2019 bertransformasi menjadi good teaching dan pre-research university.

“kurikulumnya diarahkan kepada student center learning yang berbasis pada kebutuhan mahasiswa nanti dikembangkan berbagai kurikulum-kurikulum yang pada akhirnya akan membuat mahasiswa kuat dalam hal hard skill dan soft skill,” pungkasnya. (Ndl)

Tanah Nenek Buta Dirampas Pengusaha Salon

litefmjakarta.com, - Jakarta, Tanahnya di Jalan Beruang Raya, Komplek Perbanas, Kampung Pladen, RT 01 RW 02, Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, dirampas oleh seorang pengusaha, warga melapor ke Polda Metro Jaya.

M Solihin kuasa hukum dari Nisan bin Keman mengatakan, tanah kliennya seluas 7.000 m2 dirampas oleh Lilik Soestimingsih dengan memalsukan surat tanah tersebut.

"Lilik ini pengusaha salon di Bintaro," kata Solihin usai melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Jumat (7/10/2016).

Diceritakannya, peristiwa berawal pada tahun 2009, Lilik Soestiningsih mengajak Nisan bin Keman ke notaris. "Nisan bin Keman ini adalah salah satu dari tujuh ahli waris. Hanya dia yang diajak ke notaris," jelasnya.

Saat di notaris, Lilik memerintahkan Nisan untuk menandatangani surat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB). "Padahal dia tidak bisa baca dan tulis, hanya bisa tanda tangan saja," ungkapnya.

Saat itu, lanjutnya, Lilik mengatakan akan membeli tanah tersebut seharga Rp 600 juta. Namun, hingga kini tidak dibayar sepeser pun.

Selain itu diduga, tanpa sepersetujuan ahli waris lainnya, Lilik merekayasa surat kuasa yang seakan-akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tanah tersebut kepada Nisan.

"Anehya, di surat kuasa yang direkayasa itu hanya ada enam nama ahli waris, padahal ahli waris ada tujuh orang," ucap Solihin.

Terungkapnya kasus penipuan ini ketika para ahli waris ini ingin menggunakan tanah tersebut. Mereka terkejut ketika ditunjukkan PPJB atas nama Lilik.

Karena merasa ditipu, Nisan melaporkan dengan Pasal 266 dan 263. "Nomor laporannya, TBK/4853/X/2016/PMJ/Dit reskrimum," jelas M Solihin.

Pempov DKI Segera Bongkar Bangunan Tanpa Sertifikat di Kemang

Litefmjakarta.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat setidaknya ada 500 bangunan yang terkena trase Kali Krukut. Rencananya, bangunan tanpa sertifikat di kawasan Kemang akan dibongkar dalam waktu dekat ini.

Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penertiban kawasan Kemang, akan dilakukan pada tahun ini. Saat ini sedang diinventarisir bangunan mana saja yang tidak memiliki sertifikat. Dalam inventarisir ini pihaknya bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Tahun ini kalau keburu kami lakukan. Kan ada yang punya sertifikat nih ratusan, kami akan coba bongkar dulu yang tanpa sertifikat," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (5/10/2016).

Saat ini, Dinas Tata Air juga sudah melakukan pengerukan Kali Krukut. Namun pengerukannya terbatas, karena masih banyak bangunan yang berdiri di sisi sungai dan dikhawatirkan roboh.

"Kami kan sudah mulai gali sebenarnya. Efeknya saat hujan, tergenang hanya satu jam. Dibawah satu jam malah 45 menit lah," ucapnya. (beritajakarta.com)